Manajemen Berbasis Perpustakaan: Penerapan Konsep Pemberdayaan Masyarakat untuk Membangun Perpustakaan
DOI:
https://doi.org/10.37014/medpus.v19i4.890Keywords:
pemberdayaan masyarakat, perpustakaan dan masyarakatAbstract
Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma baru yang menekankan pada peran serta masyarakat yang berkesinambungan dalam pembangunan. Konsep ini adalah salah satu alternatif pembangunan dengan pendekatan yang lebih partisipatif.Peran serta masyarakat dapat meminimasi ketidakpuasan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah. Dalam era pembangunan yang semakin maju, peran serta masyarakat diharapkan dapat terwujud bukan hanya dalam format kerja bakti dan donasi, tetapi masyarakat juga harus diberikan kesempatan untuk terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program pembangunan sehingga program yang disusun dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi publik.Perpustakaan sebaiknya menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat ini dalam membangun perpustakaan. Jika ini dilakukan maka masyarakat akan merasa memiliki perpustakaan. Sehingga jika masyarakat sudah merasa memiliki perpustakaan maka fungsi yang dimiliki perpustakaan akan dimanfaatkan oleh masyarakat secara mandiri tanpa harus perpustakaan bersusah payah lagi mengajak masyarakat untuk datang ke perpustakaan.References
Abdul Rahman Saleh. Tanpa tahun. Peran perpustakaan dalam pemberdayaan masyarakat. http://iirc.ipb.ac.id/jspui/ bitstream/123456789/27574/1/ARS%20 (6)_Peran%20perpustakaan%20 mempersiapkan%20SDM.pdf
Arief Wicaksono. 2010. Mendorong Corporate Social Responsibility (CSR) melalui perpustakaan sebagai target: artikel untuk lomba penulisan artikel tentang kepustakawanan Indonesia tahun 2010.
Isbandi Rukminto Adi. 2008. Intervensi komunitas: pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Jakarta: Rajawali.
Pedoman dan modul Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 2003. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.
Silfia Hanani. Tanpa tahun. Membangun minat baca murid melalui optimalisasi perpustakaan sekolah berbasis masyarakat sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan: makalah. http://www.puslitjaknov. org/data/file/2008/makalah_ poster_session_pdf/SilfiaHanani_ MembangunMinatBaca.pdf
Suhendra, K. 2006. Peranan birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat. Bandung: Alfabeta.
Sulistyo Basuki. 2001. Pengantar ilmu perpustakaan. Jakarta. Gramedia.
Supriono Subakir. 2001. Manajemen berbasis sekolah: suatu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan pemberdayaan masyarakat, otonomi sekolah dan belajar yang menyenangkan dan efektif. Surabaya: SIC.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
