Penguatan Bidang Perpustakaan dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Abstract

Lahirnya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa pengaruh signifikan kepada penguatan kelembagaan dan percepatan pembangunan di bidang perpustakaan. Langkah strategis yang perlu disiapkan adalah penguatan pada: (1) aspek kelembagaan. Didasari pada evaluasi menyeluruh pada dimensi kompleksitas, formalitas, dan sentralisasi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan bahwa urusan perpustakaan adalah urusan wajib dan hak masyarakat; (2) aspek perencanaan. Urusan perpustakaan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan secara terstruktur dan terarah antara rencana pembangunan daerah kabupaten/kota, provinsi dan Perpustakaan Nasional yang diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri melalui penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) bidang perpustakaan; dan (3) aspek penganggaran. Penganggaran berbasis kinerja (Performance base on budgeting) yang berorientasi pada prinsip money follow function, mengharuskan adanya intervensi pemerintah dalam penganggaran urusan perpustakaan di daerah yang minim APBD. Alokasi dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus menjadi kebijakan agresif bidang penganggaran sehingga kesinambungan dan percepatan program dan kegiatan perpustakaan antara wilayah dan daerah menjadi seimbang.