Analisis Kompetensi Pustakawan dalam Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perpustakaan Khusus Kementerian/Lembaga

Abstract

Pustakawan terlebih di lingkungan Kementerian/Lembaga dituntut untuk terus mengaktualisasi diri dan menyesuaikan kompetensi dengan perkembangan teknologi di perpustakaan. Semangat serupa terlihat dalam perubahan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perpustakaan tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan gambaran aktual mengenai kompetensi pustakawan berdasarkan unit-unit kompetensi terkait penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Penelitian exploratory sequential pun dilaksanakan dengan mengumpulkan 2 (dua) jenis data kualitatif dan kuantitatif dalam waktu yang bertahap. Pengumpulan data penelitian melibatkan kontribusi pustakawan dan/atau tenaga perpustakaan yang bekerja di perpustakaan (K/L) di wilayah Republik Indonesia. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi terpumpun bersama 28 orang pustakawan dari 14 perpustakaan K/L di Jabodetabek, serta survei daring (74 responden). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pustakawan dan/atau tenaga perpustakaan dalam unit kompetensi memanfaatkan TIK di perpustakaan cenderung lebih tinggi dibandingkan unit kompetensi mengembangkan sistem informasi perpustakaan. Adapun unit kompetensi dengan nilai rata-rata tertinggi adalah unit kompetensi yang berkaitan dengan pembuatan produk multimedia, termasuk di dalamnya pengelolaan konten sosial media perpustakaan. Dalam menanggapi hal tersebut tampaknya Perpustakaan Nasional dan pemangku kepentingan yang terkait perlu berkolaborasi khususnya dalam mengakomodasi upaya pengembangan kompetensi dalam rangka mewujudkan ekosistem digital nasional. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut dapat tertuang dalam penyusunan kurikulum program pengembangan kompetensi yang bersifat berkelanjutan/berjenjang atau berupa Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Diharapkan dengan adanya kolaborasi antar berbagai pihak terkait, pengembangan SDM di perpustakaan lingkungan Kementerian/Lembaga khususnya- dapat terlaksana secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.