Evaluasi Perbandingan Koleksi Terbitan Berkala Perpustakaan Nasional RI Sebagai Hasil Pelaksanaan UU No.4 Tahun 1990 dengan Koleksi PDII LIPI Sebagai Hasil Pelaksanaan International Standard of Serial Number: Studi Kasus pada Koleksi Terbitan Berkala Bidang Perpustakaan dan Informasi

Abstract

Undang-Undang No.4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mewajibkan setiap penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan hasil terbitannya kepada Perpusnas RI. Salah satu bentuk terbitan yang harus diserahkan berdasarkan UU No.4 Tahun 1990 ini adalah terbitan berkala. Selain Perpusnas RI, lembaga negara yang juga memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemantauan publikasi terbitan berkala yang diterbitkan di Indonesia adalah PDII LIPI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jumlah dan kelengkapan terbitan berkala bidang perpustakaan dan informasi yang dimiliki Perpusnas RI dengan membandingkan koleksi PDII LIPI serta faktor yang mempengaruhi penerbit menyerahkan terbitannya. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah terbitan berkala bidang ilmu perpustakaan dan informasi yang terindeks pada laman http://isjd.pdii.lipi.go.id/dan INLIS modul deposit sebanyak 86 judul. Perpusnas RI memiliki koleksi sebanyak 42 judul/293 eksemplar. Sedangkan PDII LIPI memiliki sebanyak 70 judul/670 eksemplar. Faktor yang menjadi penyebab dari perbedaan jumlah koleksi adalah faktor historis dan faktor kepentingan penerbit. Secara historis ISSN lebih dahulu dilaksanakan bila dibandingkan dengan UU No.4 Tahun 1990. Dari sisi kepentingan, penerbit lebih mengutamakan menyerahkan terbitannya kepada PDII LIPI dengan alasan utama sebagai persyaratan ISSN dan akreditasi. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran penerbit masih menjadi faktor dominan penyebab tidak optimalnya pelaksanaan UU No.4 tahun 1990 pada koleksi terbitan berkala khususnya yang bersifat ilmiah. Agar pelaksanaan UU No.4 Tahun 1990 dapat tercapai dengan optimal, Perpusnas RI perlu menjalankan strategi dan metode baru pada aspek penghimpunan yang didukung dengan penguatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sistem.