Kebijakan Informasi pada Kementerian Agama Republik Indonesia

Abstract

Penerapan prinsip-prinsip good governance terutama pada era reformasi ini sangat perlu dalam melakukan penilaian terhadap kualitas kebijakan. Masyarakat dapat mempertanyakan apakah suatu kebijakan diproses secara transparan dan profesional serta disosialisasikan kepada publik, dan apakah isi dari kebijakan yang dibuat pemerintah sudahkah diketahui dan difahami masyarakat. Demikianlah yang menjadi salah satu perhatian dari kebijakan Informasi khususnya terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah atau the work of government dan perlu diketahui oleh masyarakat luas. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa masyarakat dapat memberikan respon atas keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah bila mereka juga telah mengetahui isi dan memahami secara seksama suatu kebijakan yang telah dibuat dan diaplikasikan oleh pemerintah. Dengan demikian diharapkan kualitas, efektivitas dan kapasitas kebijakan publik sesuai yang diharapkan.