PERSEPSI INSAN PERPUSTAKAAN TERHADAP FUNGSI PERPUSTAKAAN NASIONAL BERKAITAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Authors

  • Subagyo Subagyo

DOI:

https://doi.org/10.37014/visipustaka.v20i1.43

Keywords:

National Library, Function of library, Library User’s Perception

Abstract

This study was held in October 2017 in the National library of Indonesia to stakeholders who had been invited to certain discussion meetings. The purposive random sampling technique by accidental sampling was applied in this study. The study aimed to determine the library user’s perception to the function of the National Library of Indonesia related to legistation. According to Law No.43/2007, the functions of the National Library are as the builder, referral, deposit, research, conversation, and network center library. The study sugessted that the respondent’s perception on the function of library as the bulider library becomes the most prominent item of its authority; while the function of library as the research library becomes the lowest item.

References

Flood, A. 2016. Finland ranked world"™s most literate nation. https://www.theguardian.com/books/2016/mar/11/finland-ranked-worlds-most-literate-nation. March 11, 2016.

Gewati, M. 2016. Minat Baca Indonesia Ada di Urutan ke-60 Dunia. Edukasi.kompas.com. 29 Agustus 2016

The Jakarta Post, 2016. Indonesia ranks second-last in reading interest: Study. Jakarta Post, 9 September 2016.

Miller, JW. 2016. World"s Most Literate Nations Ranked. CCSU NEWS RELEASE. Central Connecticut State University. March 9, 2016

Perpustakaan Nasional RI. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Perpustakaan Nasional RI.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan karya cetak dan karya-rekam. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-simpan dan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film documenter. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820.

Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional RI.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden RI Nomor 103 Than 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2008.

Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan karya cetak dan karya rekam;. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

Republik Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Depdiknas, 2004.

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055.

Tribunners, 2017. Hari Aksara Internasional, Abdul Fikri Soroti Rendahnya Indeks Literasi. Tribunnews.com, Jakarta. 9 September 2017

Downloads

Published

2019-07-01

Issue

Section

Articles